Sekda Bintan Ingatkan Admin SP4N-LAPOR Jangan Biarkan Ada Aduan Tanpa Progres
MC Bintan - Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan membuka kegiatan Rapat Evaluasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Rapat Evaluasi ini sebagai wujud komitmen pelayanan publik dalam berbagai dimensi.
Tugas pelayanan tidak hanya sekedar memberi pengabdian kepada masyarakat, akan tetapi juga mencakup respons tanggap dalam menghadapi laporan yang datang. Hal paling krusial dalam Rapat Evaluasi ini adalah pemanfaatan sistem itu sendiri sebagai ruang dialog resmi antara Pemerintah dengan masyarakat.
"Ada satu pemahaman paling mendasar, bahwa setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat melalui SP4N-LAPOR adalah cerminan kepercayaan publik kepada kita sebagai penyelenggara pelayanan publik. Melalui SP4N-LAPOR artinya masyarakat percaya bahwa suaranya akan didengar" kata Ronny dalam sambutannya, Jumat (25/07) di Aula Bandar Seri Bentan.
Ronny juga menyampaikan pesan penting terkait ruang pengaduan ini. Pertama, SP4N-LAPOR jangan dianggap urusan teknis admin belaka, setiap Kepala OPD harus mengetahui apa substansi aduan dan apa jalan penyelesaiannya. Kedua, jangan biarkan satu laporan pun mengendap tanpa proses.
Ketiga, jangan takut dengan aduan apalagi merasa diserang. Justru pengaduan adalah bentuk kepedulian masyarakat. Dan terkahir perlu diingat bahwa pengelolaan ruang aduan ini bukan hanya tanggung jawab pelayanan publik, tapi juga berkontribusi pada nilai reformasi birokrasi, MCP KPK dan evaluasi pelayanan publik oleh Kemenpan-RB.
"Saya percaya semua yang hadir di sini memiliki niat dan semangat yang sama, yaitu ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat" tambah Ronny.
Rapat Evaluasi ini juga menghadirkan narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau dan Inspektorat Daerah. Diharapkan nantinya pertemuan ini akan menjadi langkah lanjutan dari perbaikan sistem layanan aduan masyarakat ini, sehingga sekat antara Pemerintah dan masyarakat benar-benar terputus.
