Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia( BNPP RI) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi sarana Prasarana Di PPKT
Menjaga stabilitas keamanan nasional merupakan salah satu Program Prioritas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 terkait hal tersebut maka Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia( BNPP RI )menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi sarana Prasarana Di PPKT Provinsi Kepri pada Kamis 29 Februari 2023 bertempat di Aston Hotel Tanjungpinang.
Perencana Ahli Madya pada Asdep pengelolaan Batas negara wilayah Laut dan udara BNPP RI selaku ketua pelaksana dalam laporannya menyampaikan rakor tersebut dilaksanakan dengan tujuan guna melakukan koordinasi serta Perencanaan dan Fasilitasi sarana Prasarana Di PPKT yang ada di Provinsi Kepri sekaligus meminta usulan usulan dari intansi terkait guna meningkatkan kondisi ekonomi dan masyarakat yang tinggal di daerah PPKT terkhusus di Provinsi Kepri. kemudian juga meningkatkan kordinasi bersama Kementrian Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan PPKT.
Sehingga nantinya bisa terwujud pengelolaan batas wilayah yang lebih baik dengan terbentuknya program kerja antara kementrian lembaga dan Pemda sebagai bahan pendukung penetapan pengambilan keputusan karena penyusunan RPJMN 2025-2029 sedang dalam peroses sehingga diharapkan melalui kegiata tersebut bisa memperoleh rencana rencana kedepan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana Di PPKT
Deputi Bidang Pengelolaan batas wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon dalam kesempatan tersebut menyampaikan Untuk saat ini juga setiap intansi terkait harus bekerja keras guna memastikan pulau tersebut tetap terjaga dengan melakukan konservasi dan rehabilitasi dan direncanakan juga pada tahun 2025 Provinsi kepri akan menjadi salah satu lokasi pelaksanaan proyek nasional dalam rangka reabilitasi Mangrove yang merupakan bantuan dari Bank dunia.
Disampaikan juga bahwa ada dua isu yang selalu mengancam di daerah PPKT yaitu isu tentang keamana dan kesejahteraan yang berkaitan satu sama lain sehingga masih banyak terjadi pelanggaran di perbatasan.
Diharapkan dari setiap intansi nantinya dapat memberikan masukan terkait apa yang harus dilakukan dalam menjaga serta mensejahtrakan masyarakat di perbatasan dan menyampaikan kendala yang dihadapi sehingga nantimya bisa dicarikan jalan keluarnya bersama.
